Laporan keuangan Bumdesa ini penting untuk kepentingan manajemen Bumdesa, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Dengan memiliki laporan keuangan yang transparan dan akurat, Bumdesa dapat memantau kinerja keuangan dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha di desa.

Laporan keuangan Bumdesa ini penting untuk kepentingan manajemen Bumdesa, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Dengan memiliki laporan keuangan yang transparan dan akurat, Bumdesa dapat memantau kinerja keuangan dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha di desa.

SDM APIP yang telah menunjukkan kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dapat diberikan penghargaan dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pemberian penghargaan terhadap individu dan tim dilakukan sesuai dengan kriteria/mekanisme yang telah ditetapkan yang disertai dengan kertas kerja penilaian.

Kebijakan/Panduan rekrutmen adalah suatu kebijakan/panduan yang merangkum prinsip-prinsip utama mengenai penyelenggaraan proses perekrutan termasuk kualifikasi dan kriteria yang dibutuhkan dalam seleksi internal APIP. Kualifikasi/kriteria SDM APIP:

• Untuk Auditor mengacu pada Permenpan RB Nomor 220 Tahun 2008/kriteria lainnya yang releven

• Untuk P2UPD mengacu pada Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020/kriteria lainnya yang relevan

APIP melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas dan kehematan (dari operasi, aktivitas, atau program, atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/ pengendalian (GRC) dan hasil yang dicapai.

Outcome:

1. Peningkatan  proses  tata  kelola,  manajemen  risiko, dan  pengendalian  pada auditan;
2. Berkontribusi  dalam  meningkatkan  atau memelihara efisiensi, efektivitas, dan kinerja instansi pemerintah;
3. Berkurangnya tingkat risiko organisasi.

Peraturan BPKP ini mengatur tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tahapan Pengembangan Kompetensi terdiri atas: 

• a. identifikasi kebutuhan kompetensi; 
• b. pengembangan dan pemutakhiran metodologi; 
• c. pembelajaran; dan 
• d. evaluasi. 

Pengembangan Kompetensi didukung oleh sistem informasi. Uji Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan. Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai syarat untuk: 

• a. perpindahan dari jabatan lain; 
• b. pengangkatan promosi; 
• c. pengangkatan Auditor kategori keterampilan menjadi kategori keahlian; dan 
• d. kenaikan jenjang jabatan.

Peraturan BPKP ini mengatur tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tahapan Pengembangan Kompetensi terdiri atas: 

• a. identifikasi kebutuhan kompetensi; 
• b. pengembangan dan pemutakhiran metodologi; 
• c. pembelajaran; dan 
• d. evaluasi. 

Pengembangan Kompetensi didukung oleh sistem informasi. Uji Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan. Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai syarat untuk: 

• a. perpindahan dari jabatan lain; 
• b. pengangkatan promosi; 
• c. pengangkatan Auditor kategori keterampilan menjadi kategori keahlian; dan 
• d. kenaikan jenjang jabatan.

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) mengamanatkan adanya manajemen risiko terintegrasi, baik di dalam maupun lintas instansi pemerintah. Melalui Komite MRPN, pemerintah terus berupaya memperkuat aspek manajemen risiko dalam penyusunan program, pengambilan keputusan, serta pengendalian program dan proyek strategis.

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) mengamanatkan adanya manajemen risiko terintegrasi, baik di dalam maupun lintas instansi pemerintah. Melalui Komite MRPN, pemerintah terus berupaya memperkuat aspek manajemen risiko dalam penyusunan program, pengambilan keputusan, serta pengendalian program dan proyek strategis.

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) mengamanatkan adanya manajemen risiko terintegrasi, baik di dalam maupun lintas instansi pemerintah. Melalui Komite MRPN, pemerintah terus berupaya memperkuat aspek manajemen risiko dalam penyusunan program, pengambilan keputusan, serta pengendalian program dan proyek strategis.

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami garis besar tata kelola keuangan negara yang baik sesuai proses pengelolaan keuangan APBN mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, mekanisme bantuan pemerintah, dan pelaporan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan / atau tujuan spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Audit PKKN adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama Penyidik, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit

Audit PKKN adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama Penyidik, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan / atau tujuan spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.