Site announcements
Abaikan kategori kursus
Kategori kursus
Abaikan kursus yang tersedia
Kursus yang tersedia
Suplemen Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko (Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
Bimtek Penggunaan Aplikasi Forsa BUM Desa
Laporan keuangan Bumdesa ini penting untuk kepentingan manajemen Bumdesa, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Dengan memiliki laporan keuangan yang transparan dan akurat, Bumdesa dapat memantau kinerja keuangan dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha di desa.
Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa 2023 Menggunakan Aplikasi Excel Sederhana
Laporan keuangan Bumdesa ini penting untuk kepentingan manajemen Bumdesa, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Dengan memiliki laporan keuangan yang transparan dan akurat, Bumdesa dapat memantau kinerja keuangan dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha di desa.
Bimtek PK APIP Elemen 1: Perencanaan Diklat dan Pengembangan Kompetensi
Bimtek PK APIP Elemen 1: Penghargaan terhadap Auditor dan Tim Berprestasi pada APIP Daerah
SDM APIP yang telah menunjukkan kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dapat diberikan penghargaan dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pemberian penghargaan terhadap individu dan tim dilakukan sesuai dengan kriteria/mekanisme yang telah ditetapkan yang disertai dengan kertas kerja penilaian.
Bimtek PK APIP Elemen 1: Penghitungan Kebutuhan SDM APIP
Kebijakan/Panduan rekrutmen adalah suatu kebijakan/panduan yang merangkum prinsip-prinsip utama mengenai penyelenggaraan proses perekrutan termasuk kualifikasi dan kriteria yang dibutuhkan dalam seleksi internal APIP. Kualifikasi/kriteria SDM APIP:
- Untuk Auditor mengacu pada Permenpan RB Nomor 220 Tahun 2008/kriteria lainnya yang releven
- Untuk P2UPD mengacu pada Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020/kriteria lainnya yang relevan
Bimtek PK APIP Elemen 6: Audit Kinerja Berbasis Risiko (Kolaborasi dengan Inspektorat Kabupaten Tanggamus)
APIP melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas dan kehematan (dari operasi, aktivitas, atau program, atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/ pengendalian (GRC) dan hasil yang dicapai.
Outcome:
- Peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada auditan;
- Berkontribusi dalam meningkatkan atau memelihara efisiensi, efektivitas, dan kinerja instansi pemerintah;
- Berkurangnya tingkat risiko organisasi.
Bimbingan Teknis Pengembangan dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor
Peraturan BPKP ini mengatur tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tahapan Pengembangan Kompetensi terdiri atas:
- a. identifikasi kebutuhan kompetensi;
- b. pengembangan dan pemutakhiran metodologi;
- c. pembelajaran; dan
- d. evaluasi.
Pengembangan Kompetensi didukung oleh sistem informasi. Uji Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan. Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai syarat untuk:
- a. perpindahan dari jabatan lain;
- b. pengangkatan promosi;
- c. pengangkatan Auditor kategori keterampilan menjadi kategori keahlian; dan
- d. kenaikan jenjang jabatan.
Sosialisasi Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang MRPN kepada Pemerintah Daerah
Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) mengamanatkan adanya
manajemen risiko terintegrasi, baik di dalam maupun lintas instansi
pemerintah. Melalui Komite MRPN, pemerintah terus berupaya memperkuat
aspek manajemen risiko dalam penyusunan program, pengambilan keputusan,
serta pengendalian program dan proyek strategis.
Sosialisasi Internal PERPRES 39/2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) mengamanatkan adanya
manajemen risiko terintegrasi, baik di dalam maupun lintas instansi
pemerintah. Melalui Komite MRPN, pemerintah terus berupaya memperkuat
aspek manajemen risiko dalam penyusunan program, pengambilan keputusan,
serta pengendalian program dan proyek strategis.
Sosialisasi Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi tentang Audit PKKN dan PKA bagi APIP Daerah
Audit PKKN adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama Penyidik, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit
Sosialisasi Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi tentang Audit Investigatif bagi APIP Daerah
Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan / atau tujuan spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.